Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

BIRO ORGANISASI PERCEPAT MEMBUMIKAN DOKUMEN BERBASIS ELEKTRONIK

Ikhtiar percepatan dan membumikan dokumen strategis berbasis elektronik – e-SAKIP-e-ANJABK Pemerintah Provinsi NTB terus di dorong. Paling lambat tahun 2018 sistem berbasis Website online harus sudah jalan. Begitu juga penyesuaian/evaluasi UPT yang telah dibentuk Pemerintah Provinsi NTB pasca ditetapkan PP 18 Tahun 2016 sangat urgen dilaksanakan sesuai amanat Pasal 34, 35 ayat 2 Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 sejak diundangkan tanggal 22 Maret 2017. Untuk itu Biro Organisasi sangat berkepentingan dan bertanggungjawab menghadirkan semua Kepala SKPD terkait, untuk sama-sama dilakukan pembahasaan terkait dengan hal di atas. Demikian disampaikan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB – Yusron Hadi dalam pertemuan di Ruang Rapat Sekda NTB, 14 Juli 2017.

Karo Organisasi mengaku e-SAKIP dan e-ANJAB serta evaluasi UPT yang telah dibentuk sangat strategis dan waktunya sangat tepat serta in line dengan ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian program-program strategis. Untuk itu dibutuhkan sinergitas dan support semua SKPD.  

Tiga agenda besar yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu terkait penyempurnaan tugas dan fungsi lembaga Perangkat Daerah serta pembentukan Cabang Dinas, Anjab dan ABK  berbasis elektronik e-ANJABK, dan kerangka logis Perangkat Daerah untuk aplikasi e-SAKIP.

Menurut Yusron, pertemuan ini sengaja digabung menjadi satu untuk lebih efektif dan efisiensi waktu yang ada. Sesuai data dari SKPD terhadap data yang diminta, rata-rata SKPD telah menyampaikan 50-60 % yang telah dikirim ke Biro Organisasi. Sisanya  sekitar 40% SKPD belum menyampaikan, ungkapnya.  

Untuk penyesuaian/evaluasi UPT, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permendagri 12 Tahun 2017 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi harus melakukan evaluasi/penyesuaian kembali terhadap UPTD/UPTB yang sudah ada paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan. Evaluasi dilakukan dengan melibatkan SKPD dan unsur akademisi. Demikian juga halnya dengan nomenklatur unit kerja lembaga Perangkat Daerah dipandang penting untuk dilakukan evaluasi kembali agar betul-betul dapat mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Besar harapan agar evaluasi ini tidak mengganggu UPT yang sudah ada.  Kita nantinya melihat kemungkinan-kemungkinan yang  terjadi, walaupun nantinya menurut penilaian ada kekurangan dari satu sisi, mungkin nanti kita melakukan pendekatan-pendekatan atau melengkapi kekurangan itu dari  sisi yang lain untuk membuat type UPT seperti pada posisi sekarang.  Untuk itu pada saat ini kita akan mencoba untuk memetakan kembali riilnya seperti apa setelah itu hasil pemetaan dilaporkan ke pimpinan untuk mendapatkan arahan dan petunjuk terkait kebijakan yang diambil, tambahnya.

Lanjut Karo Organisasi, penyensuaian UPT sesuai amanat Permendagri harus segera dilaksanakan.  Dan ini tentu berkorelasi dengan momentum pembahasan APBD tahun anggaran 2018. Alangkah baiknya seluruh kelembagaan Perangkat Daerah beserta UPT-nya clear dari permasalahan  yang ada di SKPD dan UPT, sehingga proses pembahasan dan penganggaran tahun 2018 bisa disesuaikan.  Jangan sampai penyesuaian kembali terhadap lembaga Perangkat Daerah dan UPT tidak bisa diakomodir, ingatnya.  Untuk itu  besar harapan agar penyesuaian/evaluasi terhadap UPT dan pembentukan cabang dinas bisa diselesaikan sebelum APBD tahun 2018 disahkan oleh eksekutif dan legislatif, harapnya. Untuk itu mohon kepada seluruh SKPD yang akan menyesuaikan unit kerja lembaga Perangkat Daerah dan UPT nya agar segera menyiapkan dokumen pendukung atau persyaratan pembentukan UPT berupa dokumen kajian akademis perlunya pembentukan UPT , dokumen Analisis Beban Kerja UPT, dan Analisis rasio belanja pegawai, ujarnya.

Karo organisasi meminta kepada Kepala SKPD agar dapat menyerahkan dokumen atau syarat pembentukan UPT  atau cabang dinas sesegera mungkin paling lambat tanggal 21 Juli 2017. Penyampaian dokumen ini penting di segerakan mengingat tim Biro Organisasi dapat melakukan pencermatan dan kajian terhadap dokumen yang disampaikan oleh SKPD.

Terkait tugas dan fungsi, beberapa lembaga Perangkat Daerah tugas dan fungsinya masih perlu disempurnakan. Tugas dan fungsi ini segera dirampungkan sehingga nantinya tidak ada lagi lembaga Perangkat Daerah dan UPTnya terdapat kekeliruan tugas dan fungsi apalagi tidak ada. Jangan sampai tugas dan fungsi tidak terakomodir di SKPD tapi dibutuhkan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada SKPD, ini kekeliruan yang sangat besar, jelas Yurson.

Berkenaan dengan kerangka logis organisasi Perangkat Daerah, diperlukan dalam rangka membangun aplikasi eSAKIP dan e-LAKIP berbasis elektronik untuk menjamin nilanya terus membaik.  Aplikasi ini diberikan dalam bentuk hibah oleh Kota Bandung kepada Pemerintah Provinsi NTB.  Pemerintah Provinsi NTB tinggal mengembangkannya. Salah satu untuk bisa masuk ke sistem itu setiap SKPD harus memasukkan kerangkat logisnya.  Sekitar pertengahan bulan Juli 2017 tim elektronik dari Kota Bandung akan datang ke NTB untuk membimtek ASN NTB terkait dengan sistem tersebut. Nantinya semua Kepala SKPD atau pejabat terkait harus bisa hadir pada pertemuan tersebut, ajaknya.

           Masalah Anjab dan ABK, mulai tahun 2018 akan dielektronikkan. Namun sebelum dielektronikkan Biro Organisasi harus memastikan hasil penyempurnaan dokumen Anjab dan ABK sesuai dengan nomenklatur yang baru pada semua SKPD. Ini menjadi perhatian KPK dan masuk dalam Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi. Menurut Yusron dokumen Anjab dan ABK seharusnya sudah rampung pada Bulan April tahun 2017. Kedepan penyusunan Anjab dan ABK harus dirubah waktu mulai penyusunannya yaitu dimulai dari bulan Nopember-Desember, sehingga bulan  Januari – Februari tahun berikutnya bisa difinalkan dan bulan Maret-April Anjab dan ABK telah rampung, himbaunya. (Sahar)