Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Cegah Layanan Berbelit, Pemprov Kembangkan iPLiK corner

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}

Cegah Layanan Berbelit, Pemprov Kembangkan iPLiK corner

 

Pemerintahan dibentuk untuk melayani masyarakat. Aparat Sipil Negara (ASN) harus menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 10. Satu fungsi ASN yang kini tengah menjadi sorotan adalah Pelayanan Puklik. Publik masih memiliki persepsi bahwa pemerintah belum memberikan pelayanan terbaiknya,sering terjadi keterlambatan, dan tidak efisien dan efektif.

 

Tujuan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mewujudkan: (1) prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, (2) kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik, (3) kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam melindungi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan, dan (4) penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Provinsi Nusa Tenggara Baratmasih dalam Zone Kuning dengan predikat kepatuhan Sedang dalam kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara, hasil dari penilaian Ombudsman Republik Indonesia tahun 2016. Jumlah pengaduan masyarakat dari waktu ke waktu terus meningkat. Menurut laporan, jumlah aduan pada tahun 2015 sebanyak 272 meningkat pada tahun 2016 menjadi 352 aduan.Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan public juga masih belum optimal. Upaya koordinasi, pembinaan dan pengawasan, tidak berjalan optimal karena keterbatasan peran kelembagaan. Demikian halnyaPeraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik perlu diperkuat guna menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dimasa mendatang

 

Berpijak dari keadaan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Organisasi menyelenggarakan satu program stategis untuk mengurai berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik yang dinamakan “Strategi Terpadu Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan pubLiK” atau disingkat STOP PELiK. Yang pelik-pelik harus di STOP. STOP PELiK mendorong pelayanan secara mudah, cepat, dan murah.Serangkaian aktivitas utama dalam program STOP PELiK adalah:

 

1.     Pembentukan Desk Terpadu Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Satuan Tugas Terpadu Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 067-779 Tahun 2017 tentang  pembentukan Tim Desk, Satiuan Tugas dan Sekretariat Desk Terpadu Kendali Penyelenggaraan Publik pada Sekretarist Daerah Provinsi NTB. Hambatan kelembagaan ini dieliminir dengan perkuatan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.Desk bertugas menyelesaikan persoalan koordinasi, pembinaan dan pengawasan (korbinwas) dalam pemenuhan standar pelayanan publik di seluruh Perangkat Daerah dan merumuskan kebijakan pemerintah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Dalam menjalankan fungsi korbinwas, Desk terpadu di bantu oleh Satuan Tugas Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang bergerak dalam tataran teknis operasional. Satgas akan melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan public di seluruh unit pelayanan Pemerintah Provinsi. Hasil kerja Satgas dilaporkan kepada Desk terpadu sebagai bahan perumusan kebijakan maupun langkah-langkah strategis menuntaskan persoalan-persoalan pelayanan public.

 

2.     Membangun sistem Informasi Pelayanan Publik melalui penyediaan anjungan informasi pelayanan public atau dinamakaniPLiK corner. Anjungan informasi ini diharapkanmemudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai pelayanan publik yang di selenggarakan oleh pemerintah provinsi, memudahkan masyarakat menyampaikan aduan dan mengetahui respons penyelesaian atas aduan tersebut dan masyarakat juga dapat memberikan penilaian kepuasan terhadap setiap pelayanan publik yang diselenggarakan setiap unit pelayanan pemerintah provinsi.

Aplikasi ini dikembangkan dalam system website, android dan iOS sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memperoleh informasi dan bisa menghemat biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat ketika menginginkan satu layanan tertentu.iPLik corner dapat ditempatkan pada setiap pintu unit pelayanan, lobby kantor maupun ruang publik lainnya seperti taman kota, pusat perbelanjaan dan lainnya. iPLiK corner adalah anjungan yang menyediakan layanan informasi tentang:

a.       Standar pelayanan publik yang memuat persyaratan layanan, sistem/mekanisme/prosedur layanan, produk layanan, jangka waktu layanan, biaya dan tarif, aduan layanan dan persepsi kepuasan masyarakat pada setiap layanan di 34 Perangkat Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga ada menu terkait dengan pemenuhan standar pelayanan publik yang memuat: maklumat layanan, sistem informasi, sarana prasarana layanan, pelayanan yang bersifat khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, motto layanan dan atribut pelayan. Ini merupakan instrumenpengendalian terhadap pemenuhan kelengkapan unit pelayanan yang ada di setiap Perangkat Daerah.

b.       Aduan pelayanan publik. Masyarakat dapat secara cepat dan mudah menyampaikan aduan bila mengalami ketidaknyaman dan/atau ketidakpuasan  pelayanan oleh Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Disamping dapat juga mentracking kemajuan tindaklanjut aduan dan mendapatkan feed back informasi berkaitan dengan tindaklanjut /rekomendasi dari aduan yang disampaikan.

c.       Penilaian kepuasan masyarakat atas hasil layanan yang diberikan oleh unit-unit pelayanan publik. Dan pemilik layanan/Pemerintah Provinsi NTB dapat melihat dan menilai tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang mereka berikan.

d.       Pada tahun 2018, sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan pengisian dan pencetakan formulir seluruh layanan, sehingga dapat mengurangi intensitas wira-wiri ke unit layanan yhang diinginkan.

 

3.     Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publiksebagai wujud komitmen kuat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

 

4.     Pemberian anugerah pelayanan publik terbaik untuk lingkup Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga termotivasi untuk terus melakukan perbaikan dan beronovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

Empat point ini diharapkan memberi manfaat tidak saja meningkatkan efisensi dan efektivitas ketatalaksanaan di unit-unit pelayanan, namun juga bermanfaat bagi daerah dalam hal menciptakan insentif-insentif secara administratif kepada masyarakat dan sektor swasta. Dan dampak yang lebih jauh dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.