Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Dinas LHK Usul Bentuk UPT Persampahan

Matram - Tidak kunjung tuntasnya persoalan sampah di tingkat pemda kabupaten/kota membuat tangan  Pemprov NTB gatal. Tidak heran, kini pemprov juga ingin ambil bagian dalam pengelolaan sampah. Hal itu ditandai dengan pengajuan Unit Pelaksanaan Teknis   (UPT) Persampahan sebagai salah satu UPT baru di NTB.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Yusron hadi mengatakan, ada dua usulan UPT baru yang masuk ke Biro Organisasi, Yakni UPT Persampahan dan Dinas Lingkungan Hidup kehutanan (LHK) dan UPT pengelolaan dana bergulir dari Dinas Koperasi NTB. “Minggu depan kita akan bahas,” kata Yusron, kemarin (26/9).

Dijelaskan, UPT tersebut tidak serta merta bisa diterima. Karena harus melalui proses pengkajian terlebih dahulu dari segala aspek. Apakah UPT itu penting dan mendesak untuk dibuat saat ini. Seperti UPT persampahan, jangan sampai setelah terbentuk tugas mereka bertabrakan dengan kabupaten/kota.  “Aspek itu kita akan pertimbangkan,” katanya.

Sejak awal tahun, Pemprov NTB melakuakan evaluasi  terhadap 85 UPT yang ada di 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebanyak 85 UPT sudah dievaluasi. Sisanya tinggal tiga UPT yang akan dituntaskan dalam waktu dekat. “Kita kebut, dalam minggu ini kita harus selesai ,” ujar mantan Karo Humas itu.

Dari hasil evaluasi terhadap 85 UPT, pihaknya menyimpulkan semua UPT tersebut masuk dalam kategori A. Artinya UPT tersebut dipimpin pejabat eselon III. Kemudian ada kepala seksi tata usaha dan staf teknis. Jika masuk kategori B , maka diisi oleh pejabat eselon III dan kepala TU saja. “Tapi semuanya masuk UPT tipe A,” katanya.

Analisa tersebut dilakukan berdasarkan eban kerja, jam kerja dan cakupan wilayah, struktur organisasi dan penganggaran. “Artinya UPT yang terbentuk tidak ada masalah dan tidak perlu ada perubahan,” terangnya.

 

Setelah evaluasi selesai , maka semua UPT akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) yang ditargetkan tuntas Oktober mendatang.