Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

PERANGKAT DAERAH JANGAN KAKU HARUS FLEKSIBEL

Urgensi Evaluasi Perangkat Daerah (PD) dan UPT Pasca PP 18 sangat tinggi untuk  melahirkan PD yang fleksibel, bukan PD yang kaku.

Jakarta, Mengawali diskusinya dengan pejabat Biro Organisasi Kemendagri Edi Rofik, 27/7/2017 bertempat di Kemendagri, Karo Organissi Setda Provinsi NTB Yusron Hadi mengatakan Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang melakukan penataan UPT Lingkup Provinsi NTB, dan fasilitasi pembentukan UPT Kabupaten/Kota se NTB sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.  Penataan UPT di Daerah penting untuk mengetahui arah kedepan, mengingat di Provinsi NTB saat ini jumlah UPT cukup banyak yaitu 92 UPT dibandingkan dengan UPT sebelum PP 18 tahun 2016. Dalam konteks Permendagri apakah harus sedemikian banyak atau bagaimana. Selain itu dengan banyaknya UPT ini apakah efektif atau tidak pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi NTB kepada masyarakat, ungkap Yusron dengan nada tanya kepada Ady Rofik. Hal ini disampaikan mengingat  keterbatasan fiskal APBD Provinsi, lebih-lebih penataan organisasi mengedepankan prinsip tepat fungsi – tepat ukuran dan tepat proses. Untuk itu bagaimana kita menyikapi hal ini manakala nantinya hasil evaluasi yang dilakukan terhadap UPT yang sudah ada oleh Pemerintah Provinsi NTB terjadi penurunan type dari type A menjadi type B atau sebaliknya.

Pada saat yang bersamaan urai Yusron, saat ini sedang dilakukan penataan terhadap tugas dan fungsi terhadap Lembaga Perangkat Daerah pasca PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan terhadap uraian tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dengan Pergub, banyak uraian tugas dan fungsi yang masih perlu disempurnakan. Hal ini penting karena tugas dan fungsi merupakan roh yang dapat dijadikan pedoman PNS dalam melaksanakan tugas.  Banyak urusan yang menjadi kewengan tidak diurai secara jelas oleh SKPD.  Melihat kenyataan ini maka perlu dilakukan revisi dan perbaikan ini berkorelasi terhadap pembahasan APBD tahun 2018. Namun Demikian Saya yakin dan percaya dalam penyusunan Perangkat Daerah di Provinsi NTB sudah melihat kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat di daerah, tambah Yusron dengan serius.

Menanggapi apa yang disampaikan Karo Organisasi Setda NTB, Edi Rofik menjelaskan bahwa Kepala Daerah membutuhkan organisasi yang fleksibel untuk menyesuaikan visi dan misinya, bukan organisasi yang kaku . Kalau organisasinya sangat kaku dalam arti sulit berubah tentu nantinya dikawatirkan dapat menghambat pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Arah dan prinsip pembentukan UPT di daerah adalah tepat fungsi – tepat ukuran - tepat proses, dan pembentukan UPT harus memenuhi syarat mutlak sebagaimana digariskan dalam Permendagri 12 Tahun 2017 dimana UPT type A harus beban kerjanya minimal 10.000. Kalau kurang dari itu menjadi type B. Selain itu harus memenuhi melampirkan syarat-syarat lainnya seperti kajian akademis perlunya pembentukan UPT, analisis beban kerja, dan analisis rasio belanja, kata Rofik dihadapan Karo Organisasi Setda NTB.

Kalau menghitung beban kerja UPT harus dihitung mulai dari kepala sampai pada pegawai dibawahnya, yang akumulasi dari hasil perhitungan tersebut tidak boleh kurang dari 10.000 dan melayani dua atau lebih fungsi untuk type a. Selain syarat tersebut di atas harus juga melihat rentang kendali, topografi wilayah dan fungsi pelayanan. Hal yang penting diperhatikan dalam pembentukan UPT adalah jangan sampai terjadi double tugas dan fungsi seperti misalnya Dinas PU dan Tata Ruang ingin membentuk UPT terkait pengelolaan air bersih, padahal di daerah ada lembaga PDAM yang mengelola terkait dengan air bersih ini. Nah terhadap hal seperti ini daerah tidak perlu membentuk UPT baru lagi, kecuali beda Pulau dalam satu provinsi dan di Pulau itu tidak ada Lembaga sejenis PADM yang mengelola air bersih, sarannya Rofik. (sahar)