Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

KARO ORGANISASI: LAKIP PROVINSI NTB HARUS LEBIH BAIK

 

Ikhtiar peningkatan kualitas dan  kuantitas SDM ASN  serta kualitas LAKIP Provinsi, BPSDM Provinsi NTB bekerjasama dengan Biro Organisasi melaksanakan Diklat Penyusunan LAKIP.  Peserta Diklat dengan jumlah lebih kurang 35 merupakan pejabat struktural dan pejabat pelaksana lingkup Provinsi NTB yang diberikan amanah/tanggung jawab untuk melakukan penyusunan LAKIP SKPD dan LAKIP Provinsi.

 

Diklat Penyusunan LAKIP ini kami laksanakan dengan tujuan untuk membentuk kualitas dan kuantitas SDM ASN dalam penyusunan LAKIP, dan ini bentuk ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan kualitas nilai LAKIP Pemerintah Provinsi NTB, ujar Dr. H. Abdul Hakim – Kepala BPSDM Provinsi NTB dalam prosesi pembukaan 15 Mei 2017 bertempat di Aula BPSDM NTB.

 

Menurut Abdul Hakim, Pemerintah Provinsi NTB mempunyai kepedulian dan tanggungjawab yang sangat tinggi terhadap kualitas LAKIP agar sesuai dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi NTB. Para pembuat LAKIP harus berani dan tegas mengatakan bahwa LAKIP yang dibuat tidak sesuai dengan dokumen Perencanaan, apabila LAKIP yang dibuat tim menyimpang dari dokumen perencanaan, kata Hakim.  Lebih lanjut, dalam membuat laporan LAKIP harus betul-betul sesuai harapan pimpinan sesuai dokumen RPJMD yang diturunkan ke dalam Renstra SKPD dan dokumen perencanaan. Hal ini penting agar kualitas LAKIP Provinsi NTB betul-betul baik, ujarnya. Selama ini  kata Hakim selama 8 tahun membuat LAKIP nilainya CC belum ada peningkatan yang sangat signifikan, sambungnya. Para pemegang amanah harus betul-betul tegas dan bisa mengatur anggaran sesuai perencanaan dan sesuai skala prioritas, itu prinsip, dan peserta Diklat LAKIP harus berani mengatakan itu. rambu-rambu LAKIP itu sebagai syarat bagi pimpinan, sehingga LAKIP Provinsi NTB menjadi baik dan berkualitas, harapnya.

 

Narasumber yang mengisi kegiatan Diklat LAKIP selain dari Kemenpan dan RB, juga Widyaiswara Provinsi NTB, dari Bappeda, dan dari Biro Organisasi Setda Provinsi NTB. Diklat LAKIP yang gelar selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 15 s.d 19 Mei 2017.

 

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB – Drs. H. Wirajaya Kusuma, M.H, mengatakan syukur alhamdulillah berdasarkan penilaian dari Kemenpan dan RB RI nilai LAKIP Provinsi NTB telah mengalami peningkatan dari CC menjadi B. Ini patut kita syukuri, dan terus kita berusaha dan berdoa agar nilai LAKIP Provinsi NTB tiap tahun terus meningkat. Bentuk ikhtiar kita bersama untuk peningkatan grade nilai LAKIP Provinsi NTB salah diantaranya adalah Diklat Penyusunan LAKIP seperti yang kita laksanakan ini, jelas Wirajaya.

 

Wirajaya yang membawakan tema penyusunan LAKIP, banyak menguraikan secara panjang lebar teknik, cara  cerdas dan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan LAKIP sesuai Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan peraturan yang masih berlaku lainnya, mulai dari penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, penentuan target, sasaran program, kegiatan dan alokasi anggaran. Ini harus betul-betul diperhatikan, harap Karo Organisasi dihadapan peserta Diklat LAKIP.

 

lebih lanjut, dihadapan peserta Diklat Wirajaya menyampaikan keinginan dan semangatnya agar bagaimana LAKIP Provinsi NTB betul-betul berkualitas dan baik ke depannya. Ini tugas Biro Organisasi bersama SKPD, sebagaimana LAKIP Provinsi lain yang ada di Indonesia yang sudah lebih dahulu maju.

 

Biro Organisasi telah melakukan studi banding ke Kota Bandung - Jawa Barat. Dalam studi banding tersebut banyak hal-hal yang sangat penting untuk diterapkan di NTB, seperti sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  Sistem SAKIP inilah nantinya akan diimplementasikan di Provinsi NTB. Menurut Wirajaya, penerapan e-SAKIP ini sangat penting agar dapat dengan mudah mengukur kinerja instansi Pemerintah Provinsi NTB dan masyarakat dengan mudah mengontrol kinerja Pemerintah Daerah, jelas Wirajaya.

 

Dengan diterapkannya sistem ini nantinya menurut Wirajaya, kinerja masing-masing Perangkat Daerah  mulai dari Dinas, Badan, Biro dan satuan kerja lainnya akan diketahui dengan terukur. Sehingga akan lebih mudah bagi pimpinan menerapkan sanksi dan penghargaan bagi bawahannya.

 

Provinsi NTB siap disupport oleh Tehnisi/programmer Kota Bandung bahkan Pemerintah Provinsi NTB akan diberikan master sistem LAKIP (e-SAKIP) Kota Bandung untuk di terapkan dan diimplementasikan di Provinsi NTB. Mudah-mudahan tekad, semengat dan ikhtiar kita bersama untuk meningkatkan LAKIP melalui e-SAKIP Provinsi NTB menjadi kenyataan, harapnya. (sahar)