Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Asistensi Penataan Kelembagaan

Penataan Perangkat Daerah Provinsi NTB
Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Klinis yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 19 Juni 2017 yang lalu, Biro Organisasi (Bagian Kelembagaan) saat ini tengah menerima dan melayani koordinasi dan konsultasi dari perangkat daerah serta UPTD/UPTB lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Rapat Klinis dilaksanakan guna melakukan perubahan/penyesuaian atas Peraturan Gubernur Nomor 48, 49, 50, 51 dan 52 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Setda, Setwan, Dinas, Badan dan Inspektorat Provinsi NTB (Penyempurnaan Tugas dan Fungsi). Selain itu, Rapat klinis juga diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD.
Perangkat Daerah Provinsi NTB saat ini tengah melakukan koordinasi dan konsultasi insentif dengan bagian kelembagaan terkait perubahan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Hari rabu tanggal 5 Juli 2017 Biro Organisasi (Bagian Kelembagaan) telah menerima dan melayani koordinasi dan konsultasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan UPTD Dinas Kesehatan yakni Balai Pelatihan Kesehatan (seperti yang terlihat dalam foto).
Adapun Jumlah Perangkat Daerah, termasuk UPTD/B Provinsi NTB adalah 131 terdiri dari Setda (8), Setwan (1), Dinas (24), Badan (7), Inspektorat (1) dan UPTD/UPTB (90), dan yang telah menyampaikan perubahan secara resmi ke Biro Organisasi Prov. NTB terkait Tugas dan Fungsi sebanyak 13 perangkat daerah.
Bersama ini disampaikan kepada seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB bahwa batas waktu penyampaian Usulan Perubahan Tugas dan Fungsi perangkat daerah yakni sampai dengan hari jum’at tanggal 14 Juli 2017 kepada Bagian Kelembagaan – Biro Organisasi Provinsi NTB dan bagi perangkat daerah yang memiliki UPTD/UPTB agar melampirkan juga hasil kajian/analisis akademis dan disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.