Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

BIRO ORGANISASI TEKAN DUPLIKASI TUSI PD

           Mataram, Yusron Hadi – Karo Organisasi Setda Provinsi NTB dihadapan Pejabat Kemendagri  27/7/2017 bertempat di Kantor Kemendagri mengatakan harus dapat menekan sekecil mungkin bahkan bila perlu jangan terjadi duplikasi tugas dan fungsi (TUSI) pada masing-masing Perangkat Daerah. Momentum evaluasi Kelembagaan dan UPT harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menelisik dan mencermati TUSI ganda pada SKPD dan UPT. Hal penting juga diperhatikan dengan evaluasi Kelembagaan dan UPT jangan sampai pembentukan UPT berpengaruh besar terhadap belanja aparatur dalam arti belanja aparatur besar sedangkan belanja publik kecil. ini harus dihindari, walaupun ini bukan syarat mutlak pembentukan UPT. Untuk  itu disamping evaluasi PD dan UPT, juga dievaluasi rincian tugas dan fungsi PD dan UPT.  jelasnya.

            Sementara itu, Pejabat Kemendagri – Edi Rofik mengingatkan sebelum Pergub pembentukan UPT disahkan Kepala Daerah, harus dikonsultasi tertulis terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat melalui Kemendagri. Begitu juga Pemerintah Kabupaten/Kota harus konsultasi tertulis dengan Pemerintah Provinsi NTB.  Saat ini ada petunjuk penyusunan nomenklatur dari Kementerian/Lembaga yang dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman teknis dalam penyusunan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD.  Karena begitu pentingnya nomenkaltur dari masing-masing Kementerian/Lembaga ini untuk mensukseskan visi dan visi pemerintah di daerah, maka Kemendagri mendorong Kementerian/Lembaga lainnya sesuai dengan urusannya untuk menyusun pedoman penyusunan tugas dan fungsi untuk dipedomani di daerah, ungkapnya.

              Terkait sistem Aplikasi Anjab dan ABK (e-Anjabk) yang akan dibangun dan dikembangkan Pemerintah Provinsi NTB,  Kemendagri merespon dengan baik aplikasi yang akan dibangun, bahkan  Kemendagri merekomendasikan agar dalam membangun sistem aplikasi dapat melakukan studi banding ke Provinsi yang telah mengembangkan e-Anjabk seperti Banyuwangi, Surabaya, Bandung dan beberapa daerah lainnya.

            Rofik  menyarankan, dengan terbitnya PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, sebaiknya Provinsi NTB menunggu dulu dikeluarkan Permenpan dan RB yang baru terkait dengan Anjab, ABK dan Evjab. Karena di dalam Permenpan dan RB ini nantinya akan diperbaharui form dan pedoman penyusunan Anjab, ABK termasuk Evjab-nya. Jangan sampai form dalam sistem telah dibangun berbeda fomnya dengan Permenpan dan RB yang baru. Untuk itu jangan dulu menyusun sistem. Lebih bagus tunggu dulu Permenpan dan RB-nya dulu turun baru membangun sistem aplikasi, sarannya.

          Dikeluarkannya Permenpan dan RB yang baru untuk menyeragamkan form-form atau pedoman yang selama ini masih terjadi perbedaan antara Kemendagri, Kemenpan RB dan BKN. Nah nantinya dengan keluarnya Permenpan dan RB yang baru sebagai turunan dari PP 11 ini, perbedaan itu akan dijadikan satu, dan daerah bisa mempedomani Permenpan dan RB yang baru. Jadi sudah ada kesepakatan antara Kemendagri, Kemenpan RB serta BKN terkait pedoman dalam penyusunan Anjab, ABK, dan Evjab ini, ungkapnya.

             Namun demikian, sebelum dikeluarkannya Permenpan dan RB yang baru terkait penyusunan Anjab, ABK dan Evjab, Provinsi NTB perlu melakukan persiapan-persiapan sebelum membangun sistem seperti dokumen Anjab dan ABK sudah tuntas sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan dengan sistem yang akan dibangun nantinya. (sahar)