Mataram, Kemendagri sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB terhadap keinginannya membangun sistem tersebut. Tentu sistem ini sangat penting dalam upaya mengedepankan asas keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja daerah kepada PNS.  Demikian kata Rofi Pejabat Kemendagri menanggapi penjelasan Karo Organisasi Setda Provinsi NTB Yusron saat konsultasi ke Kemendagri 27/7-2017 di Kemendagri.

Rofik mengingatkan sebelum sistem ini dibangun Pemerintah Provinsi NTB harus melakukan pembenahan terhadap hasil Anjab, ABK dan Evjab SKPD. Masing-masing jabatan harus sudah terdistribusi secara merata uraian tugas dan fungsi pada SKPD. Jangan sampai penerapan sistem ini melahirkan permasalahan baru bagi SKPD dan ASN. Untuk itu pastikan Anjab, ABK dan Evjab nya sudah tertata dengan rapi, karena ini semua ini syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum membangun sistem e-Kinerja. Sistem ini untuk menjabat pertanyaan BPK maupun KPK terkait dengan dasar pemberian tunjangan kinerja kepada PNS.

Sebelum hasil Evjab diterapkan ke sistem, sebaiknya Pemerintah Provinsi NTB melakukan konsultasi dan verifikasi ke Kemenpan dan RB melalui Asdep Kesejahteraan mengenai besaran indeks tunjangan kinerja pada masing-masing jabatan.

Pada sistem e-Kinerja nantinya, mulai dari staf sampai eselon III akan mengimput terhadap tugas yang dikerjakan, sedangkan untuk eelon II Kepala Biro sampai Asisten apa yang dikerjakan oleh eselon III secara otomatis menjadi kinerja eselon II, jelasnya. (sahar)