Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

YANLIK PERCEPAT PELAYANAN PRIMA

Mataram, Dalam upaya percepatan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Yanlik) yang prima, Karo Organisasi Setda Provinsi NTB Yusron terus melakukan berbagai langkah perbaikan Yanlik secara berkesinambungan untuk terwujudnya Yanlik yang prima. Upaya perbaikan kualitas Yanlik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan sebagaimana amanat Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu Yusron juga melalukan perbaikan dengan melakukan konsultasi ke Kemenpan dan RB terkait dengan penanganan Yanlik berbasis sistem aplikasi LAPOR.

Mengawali konsultasinya di Kemenpan RB yang diterima Kepala Bidang Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan dan RB – Emida Suparti 27/7-2017, Yusron menjelaskan Biro Organisasi sebagai penyelenggara kompetisi inovasi pelayanan publik bertugas memfasilitasi proses penjaringan, penyeleksian, dan penilaian inovasi pelayanan publik, serta membentuk sekretariat, tim penilai/tim evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik.

Biro Organisasi Setda Provinsi NTB pada bulan Agustus 2017 akan memulai proses penjaringan terhadap proposal inovasi Yanlik yang masuk dari peserta kompeteisi inovasi pelayanan publik baik SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten/Kota, maupun perorangan (PNS). Diharapkan akhir tahun  bisa diumumkan untuk diberikan penghargaan. Terkait dengan itu diminta kepada Kemenpan dan RB untuk bisa memberikan pedoman yang dijadijakan sebagai acuan dalam melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap sinovik yang masuk.

Tanggapan Kemenpan dan RB – Emida bahwa sistem penilaian inovasi Yanlik sebagaimana dikeluarkan United Nations Public Service Awards (UNPSA) meliputi Pertama, perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan kriteria: meningkatkan  efisiensi, memberikan  pelayanan yang  berkualitas, meminta umpan  balik dari warga, memperbaiki  akses dan  mempromosikan keadilan, mempromosikan  kemitraan, transformasi  administrasi/birokrasi, memperkenalkan konsep baru. Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme yang inovatif  dengan kriteria: mempromosikan responsivitas, mempromosikan  partisipasi melalui  mekanisme  kelembagaan yang baru, memfasilitasi  partisipasi, transformasi  administrasi/birokrasi, memperkenalkan konsep baru. Ketiga, mendorong pemerintahan berbasis pendekatan kolaboratif dalam era informasi, dengan kriteria: mempromosikan kerangka regulasi  dan kelembagaan untuk menyelaraskan kebijakan dan program dan  mengintegrasikan pelayanan; meningkatkan kepemimpinan, kapasitas sumber  daya manusia dan budaya organisasi kolaboratif; meningkatkan kinerja organisasi,  interoperabilitas dan standar secara terbuka; mempromosikan keikutsertaan masyakarat dan kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat; transformasi  administrasi, memperkenalkan konsep baru. Selain itu bisa diacu UU 25, Pepres 76, dan beberapa regulasi terkait lainnya.

Terkait dengan Admin, Emida menjelaskan admin sistem aplikasi LAPOR antara Biro Organisasi dan Kominfo bisa saling kontrol dan kerjasama, Kemenpan dan RB akan memberikan ID Passwardnya, sehingga antara Biro Organisasi dengan Kominfo dan statistik bisa saling kontrol. Sistem Aplikasi LAPOR sudah disiapkan secara nasional oleh Kemenpan dan RB sebagaimana amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai tindak lanjut amanat UU Nomor 25 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Semua daerah dapat memanfaatkan aplikasi LAPOR sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N). Semua daerah bisa menggunakan aplikasi terintegrasi LAPOR dari Kantor Staf Presiden (KSP) harap Emida. (Sahar)