Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/biroorg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Wakil Gubernur NTB : WTP Harus, Masyarakat Sejahtera Prioritas

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified opinion) bagi suatu daerah sebenarnya bisa terwujud, salah satunya melalui pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan sistem akutansi yang lazim dan berlaku di Indonesia. Namun, predikat tersebut tidak boleh melupakan program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. “Kita harus berupaya agar opini WTP dapat terwujud dengan baik. Namun predikat itu, harus tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Tidak boleh ada daerah yang hanya memperhatikan kesejahteraan masyarakat, namun melanggar aturan,” jelas Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH.M.Si saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), di Lombok Plaza, Mataram, Jum’at (11/12/2015).

Acara tersebut digagas Inspektorat Provinsi NTB dan melibatkan Inspektorat Kabupaten/Kota  se-NTB tersebut. Tujuannya untuk melakukan sinerjisitas dan penyelarasan peta pengawasan tahun 2016. Selain itu, untuk memperoleh kesepakatan dan kesepahaman yang konprehensif tentang objek dan sasaran pembinaan/pengawasan pada pemerintah provinsi. Sehingga, pelaksanaan pengawasan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari tumpang tindih pengawasan. Kegiatan tersebut menghadirkan Inspektur Wilayah IV Irjen Kemendagri, Nugroho sebagai narasumber.

Saat itu,  Wakil Gubernur NTB menekankan pentingnya pengawasan atas kinerja dan keuangan suatu daerah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan dan memberikan dukungan  transparansi birokrasi yang bersih dan profesional. “Kalau kita terus melakukan pengawasan dengan baik, maka tidak akan ada di antara kita yang berani melakukan korupsi,” ungkapnya di hadapan peserta rakor.

Selain melakukan pengawasan, Wakil Gubenur NTB meminta pihak inspektorat untuk memberikan pemahaman yang baik kepada aparat pemerintah tentang pengelolaan keuangan baik. Selanjutnya, mereka diberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum bila melanggar ketentuan. “Saat ini banyak yang menakut-nakuti aparat pemerintah. Sedikit-sedikit masuk penjara, sedikit sedikit ditangkap KPK. Akibatnya, mereka takut membelanjakan uang yang ada yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran,” jelas orang nomor dua di NTB tersebut.