Kedudukan dan Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Biro Organisasi melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Ringkasan Tugas :

Merumuskan bahan kebijakan tehnis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataan bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi serta analisis jabatan dan Kepegawaian.

Rincian Tugas :

Merumuskan bahan kebijakan tehnis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian dan koordinasi di bidang kelembagaan berdasarkan UU 23 Tahun 2014, PP 18 Tahun 2016, RPJMD, Renstra dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk menghasilkan:
1.    Naskah Kajian Akademik Kelembagaan Perangkat Daerah
2.    Naskah Kajian Kelembagaan Perangkat Daerah
3.    Kelembagaan Perangkat Daerah
4.    Struktur  Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, koordinasi fasilitasi, dan pengkajian di bidang Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009, Permenpan Nomor 11 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015,  Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012, Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2012,Pergub Nomor 34 Tahun 2013, dan  peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk menghasilkan:
1.    Roadmap Reformasi Birokrasi
2.    Tata Naskah Dinas
3.    Standar Operasional Prosedur (SOP)
4.    Perjanjian Kinerja (PK)
5.    Standar Pelayanan Minimum (SPM)
6.    Standar Pelayanan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
7.    Unit kerja pelayanan publik (UKPP)
8.    Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)
9.    Indikator Kinerja Utama (IKU)
10.    Dokumen laporan tingkat penyelesaian aduan pelayanan publik
11.    Kajian Reformasi Birokrasi Pemerintah dengan sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
12.    Dokumen laporan hasil monitoring evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (Dokumen Lakip Biro, Lakip Provinsi, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan).

Perumusan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pengkajian di bidang Anforjab dan Kepegawaian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, Permenpan 33 dan RB Tahun 2011, Permendagri Nomor 35 Tahun 2012, a.    Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 dan peraturan Perundang-undangan lainnya untuk menghasikan:
1.    Analisis Jabatan (Anjab) dan Beban Kerja,
2.    Evaluasi Jabatan (Evjab)
3.    Standar Kompetensi Jabatan (standar kompetensi managerial dan standar kompetensi teknis)
4.    Kamus Jabatan;
5.    Kebijakan Pengembangan Manajemen Kepegawaian
6.    Dokumen pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Anforjab dn Kepegawaian

Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi program di bidang kelembagaan, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi serta Anjab dan Kepegawaian sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam bentuk laporan hasil pembinaan sebagai bahan pengambil kebijakan.

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja dan indikator target kinerja secara bulanan, triwulan, semestern dan tahunan

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan, tatalaksana dan reformasi birokrasi serta Anforjab dan Kepegawaian untuk dipedomani dalam penyusunan rencana program dan kegiatan;

 

 

Profil Singkat Organisasi PPID Biro Organisasi Setda Provinsi NTB

 Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah tersebut Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan nama pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pejabat PPID ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Pengelola Website pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

 Pembentukan PPID pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB diikhtiarkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip Good Governance di lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui transparansi informasi publik dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 PPID Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB berkomitmen penuh dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 Sesuai Keputusan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB ditetapkan:

 Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB sebagai Penanggungjawab

  1. Kepala Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Sumber Daya Aparatur sebagai Ketua
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Sekretaris
  3. Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sebagai Pengelola Informasi
  4. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Aparatur sebagai Dokumentasi dan Arsip
  5. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas dan Evaluasi Kinerja sebagai Pelayanan Informasi
  6. Joni Kurniawan sebagai Pengelola Website
  7. Dedy Irawan sebagai anggota
  8. Andi Alimuddin sebagai anggota
  9. Lalu Edwin Marjadi Praja sebagai anggota
  10. Ki Agus Rian Rizky Saputra sebagai anggota
  11. Sumartha Hadi Yara sebagai anggota

TUGAS DAN FUNGSI PPID

  1. TUGAS DAN FUNGSI PENANGGUNG JAWAB PPID

Tugas penanggungjawab PPID melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi.

Fungsi penanggungjawab PPID yaitu:

  1. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dari seluruh bagian-bagian.
  2. Pemberian arahan kepada bagian-bagian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.
  3. TUGAS DAN FUNGSI KETUA PPID

Tugas Ketua PPID yaitu mengkoordinasikan perencana, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

Fungsi Ketua PPID yaitu:

  1. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelola informasi dan dokumentasi.
  2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi.
  3. Pelaksanaan koordinasi informasi dan dokumentasi.
  4. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.
  5. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS PPID

Tugas Sekretaris PPID yaitu:

  1. Mengkoordinasikan, mengkonsilidasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh bagian-bagian pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh penanggungjawab PPID.

Fungsi Sekretaris PPID yaitu:

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi.
  2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bagian-bagian.
  3. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.
  4. Pelaksanaan pelayanan administrasi informasi dan dokumentasi.
  5. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayan informasi publik melalui media cetak dan elektronik.
  6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
  7. TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA INFORMASI

Tugas pengelolaan informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Fungsi pengelolaan informasi:

  1. Perencanaan program dan pengelolaan informasi.
  2. Pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi publik.
  3. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.
  4. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
  5. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
  6. TUGAS DAN FUNGSI DOKUMENTASI DAN ARSIP

Tugas dokumentasi dan arsip yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi dan dokumentasi dan klasifikasi informasi.

Fungsi dokumentasi dan arsip yaitu:

  1. Pelaksanaan perencanaan program dibidang dokumentasi dan arsip.
  2. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi public.
  3. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
  4. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
  5. TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN INFORMASI

Tugas pelayanan informasi yaitu melaksanakan pelayanan informasi publik.

Fungsi pelayanan informasi yaitu:

  1. Pelaksanaan perencanaan program bidang pelayanan informasi.
  2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.
  3. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
  4. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
  5. TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA WEBSITE
    1. Merancang pembaharuan tampilan website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    2. Melakukan pengumpulan materi-materi berupa data dan informasi untuk pemuktahiran data dan informasi pada website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    3. Melakukan pengentrian data dan memuat berita dan informasi pada website.
    4. Melakukan penatausahaan informasi untuk bahan pemberitaan yang diperoleh sebagai bahan publikasi serta mengelola website Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
    5. TUGAS DAN FUNGSI ANGGOTA

Tugas anggota yaitu membantu pelaksanaan pelayanan informasi publik

Fungsi anggota yaitu:

  1. Membantu kegiatan dan pelaksanaan informasi public.
  2. Membantu tugas dan fungsi pelayanan informasi PPID.
  3. Membantu tugas dan fungsi dokumentasi dan arsip PPID.
  4. Membantu tugas dan fungsi pengelola informasi PPID.
  5. Membantu tugas dan fungsi sekretaris PPID.
  6. Membantu tugas dan fungsi ketua PPID.