Strategi dan ikhtiar pengentasan Kemiskinan di Provinsi NTB terus dikembangkan. Pemerintah bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah mengembangkan reformasi birokrasi (RB) tematik fokus pengentasan kemiskinan.

Senin 10 Oktober 2022, Karo Organisasi Setda Provinsi NTB Dr. Nursalim., S.Sos., M.M bersama Inspektorat, Bappeda, Kabag RB dan Akuntabilitas serta tim RB, turun ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan pembinaan dan pendampingan perbaikan kualitas kinerja RB. 

Diterima Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu., S.H, dan Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST. M.Eng. didamping staf ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan - H Simparudin, SH, pejabat Bappeda, dan Kabag Organisasi Kabupaten Lombok Utara, di ruang kerjanya.

Bupati Djohan dalam penerimaannya menyampaikan apapun bentuk kebijakan pemerintah untuk RB yang diperintahkan kepada Pemerintah KLU siap dilaksanakan, termasuk RB pengentasan kemiskinan. Dan ini merupakan fokus RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Diakui Djohan, permasalahan kemiskinan, stunting, IPM dan permasalahan strategis lainnya di KLU saat ini masih tinggi, dan menjadi PR bersama untuk diselesaikan. Menurutnya ada beberapa desa saat ini menjadi kantong kemiskinan, dan stunting belum selesai di entaskan. Tanpa menyebut desa secara rinci, Djohan optimis dengan kebijakan yang dikeluarkan kedepan permasalahan tersebut mampu diselesaikan dengan baik. 

Pada kesempatan yang sama Karo Organisasi Dr. Nursalim mengatakan Pemerintah Provinsi NTB melalui Visi “NTB Gemilang” mempunyai komitmen yang sangat kuat dan nyata dalam mengentaskan kemiskinan di Provinsi NTB. 

Angka kemiskinan di NTB saat ini masih tergolong tinggi yaitu pada Maret 2022 sebesar 731,94 ribu orang berkurang 3,36 ribu orang terhadap September 2021 dan berkurang 14,72 ribu orang terhadap Maret 2021. Sedangkan KLU tahun 2022 sebesar 61.700 (27,04 %), mengalami kenaikan 1.840 (0,05 %) dibanding 2020 sebesar 59.860 (26,99%). Masih tingginya angka kemiskinan di KLU menjadi fokus pembinaan dan pendampingan Pemprov NTB dalam pelaksanaan RB tematik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menurunkan angka kemiskinan, jelas Nursalim.

Sesuai Kebijakan Pemerintah, dan mempertimbangkan perjalanan RB tematik di NTB lanjut Nursalim, dimulai dengan membentuk pilot project yang melibatkan beberapa pemerintah daerah, antara lain Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat. Saat ini dimulai dengan pendampingan di Kabupaten Lombok Utara, dan nantinya dilanjutkan ke dua Kabupaten pilot project. Kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengentasan di NTB diyakini mampu menurunkan angka kemiskinan di NTB, ungkapnya.  

Lebih lanjut Nursalim, dalam upaya memberikan pelayanan public yang lebih baik dan berkualitas serta pengelolaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Pemerintah KLU harus melakukan inovasi-inovasi pelayanan berbasis elektronik antara lain penerapan e-SAKIP, e-SIPJA, e-ANJAB dan aplikasi elektornik lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut telah dimiliki Pemprov NTB dan siap memberikan masternya kepada Pemerintah KLU melalui pola kerjasama. Selain itu penerapan aplikasi, Pemerintah KLU juga segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) terintegrasi sebagaimana Kota Mataram yang sudah melaunching MPP, dan Kabupaten Lombok Tengah dalam proses. Disamping itu juga segera membentuk Badan Inovasi Daerah (BRIDA), yang nantinya BRIDA dapat dijadikan sebagai lembaga untuk melahirkan gagasan inovatif pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu menurut staf ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lombok Utara, masih tingginya angka kemiskinan di KLU disebabkan antara lain adalah Tingkat Pendidikan rendah, Bencana, Pola Konsumsi, Rendahnya tingkat pendapatan, belum meratanya pelayanan dasar, pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi (tim RB). 

Demikian...(Biro Organisasi Official)