Pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiar mendorong kinerja Jabatan Fungsional yang ekselen dalam mengawal pencapaian indikator kinerja RPJMD 2019-2023 Provinsi NTB. Begitu juga terhadap Indikator Renstra PD dan Indikator Kinerja lainnya yang mendukung percepatan pencapaian Pemda NTB. Pencapaian kinerja Pemda ini berkorelasi yang sangat kuat mendukung pencapain Reformasi Birokrasi Tematik sesuai Permenpan RB Nomor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Demikian disampaikan Karo Organisasi Setda Provinsi NTB – Dr. Nursalim., S.Sos., MM saat memimpin rapat membahas pejabat penilai kinerja Jabatan Fungsional, di Ruang Rapat Biro Organisasi, 11 Mei 2023.Lebih lanjut Nursalim, penentuan pejabat penilai kinerja fungsional sangat penting, mengingat pejabat fungsional pada perangkat daerah pasca penyetaraan belum menunjukkan kinerja. Kalau dibiarkan seperti ini saya yakin kinerja indicator RPJMD Pemerintah Provinsi NTB dan Renstra perangkat daerah tidak akan tercapai di akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Guberur NTB, ungkapnya. Untuk itu rapat ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan terkait pejabat penilai kinerja jabatan fungsional sehingga nantinya pejabat penilaian ini dapat melakukan penilaian secara lebih obyektif kepada pejabat fungsional. Tentu diharapkan pejabat penilai kinerja ini nantinya tidak bertentangan dengan STOTK dan regulasi lainnya, tambahnya. BKD harus segera membuat standar Indikator Kinerja jabatan fungsional mulai dari standard indicator kinerja sangat baik, baik, cukup dan kurang. Standar ini penting untuk dijadikan sebagai standar penilaian, sehingga dalam memberikan nilai tidak berdasarkan like and dislike (suka dan tidak suka).