JAM KERJA ASN DAN PTT BULAN RAMADHAN 1444 H

 

1.         Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.         Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah. Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Organisasi dalam menetapkan jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan masing-masing selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah.

3.         Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

4.         Dasar

a.     Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;

c.      Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

d.     Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

e.     Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

f.       Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; dan

g.     Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5.         Isi Edaran

a.     Jam kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Organisasi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1)     Hari Senin sampai dengan Kamis                        : Pukul 08.00 - 15.00 Wita.

Waktu istirahat                                                         : Pukul 12.00 - 12.30 Wita.

2)     Hari Jum’at                                                               : Pukul 08.00 - 15.30 Wita.

Waktu istirahat                                                         : Pukul 12.00 - 13.00 Wita.

b.     Jam kerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Organisasi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

1)     Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu    : Pukul 08.00 - 14.00 Wita.

Waktu istirahat                                                         : Pukul 12.00 - 12.30 Wita.

2)     Hari Jum’at                                                               : Pukul 08.00 - 14.00 Wita.

Waktu istirahat                                                         : Pukul 12.00 - 13.00 Wita.

c.      Apel pagi dan apel sore ditiadakan.

d.     Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Organisasi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

e.     Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja/Satuan Organisasi yang mempunyai jam kerja khusus/tersendiri yang sifatnya Pelayanan Umum agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan jam kerja efektif sesuai ketentuan huruf d. 

f.       Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja/Satuan Organisasi memastikan tercapainya kinerja pemerintah dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.

6.         Penutup

Demikian, agar Surar Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.