SuaraNTB - Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa berlokasi masuk dalam wilayah perkotaan di Kabupaten Sumbawa. Beda halnya dengan wilayah perkotaan di Pulau Lombok yang memiliki banyak pasokan air bersih dan akses terjangkau, keberadaan desa ini meski memiliki mata air, juga terisolir.

Hal inilah yang terungkap dalam kegiatan program Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat (Jumat Salam) yang dilakukan Biro Organisasi Setda NTB dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB di Desa Kerekeh yang dipimpin Kepala Biro Orgaisasi Setda NTB Dr. Nursalim, M.M., Jumat, 3 November 2023.

Dalam kesempatan bertemu dengan rombongan dari Pemprov NTB, Kepala Desa Kerekeh Abdul Aziz mengungkapkan, jika desanya sekarang ini dalam kondisi kekeringan. Meski ada mata air di desa tersebut, tidak semua wilayahnya dalam kondisi terlayani air bersih. Bahkan saat sekarang ini banyak warganya yang mengalami kekeringan.

Tidak hanya itu, dari 7 dusun di Desa Kerekeh, ada satu dusun, yakni Dusun Ai Meler yang terisolir. Bahkan, untuk pergi ke dusun itu harus melewati tiga desa dari kantor desa. Untuk itu, pihaknya mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada di desanya.

Selain itu, pihaknya sekarang ini sedang berusaha mengurangi warga menanam jagung, khususnya di wilayah perbukitan dan mengarahkan warga menanam pohon yang produktif, seperti kemiri. ‘’Jagung dari desa kami dibawa ke Surabaya, karena di NTB tidak ada pabrik pengolahan, namun, kami sedang berupaya agar masyarakat tidak ketergantungan dengan jagung,’’ ungkapnya.

Diakuinya, yang menyebabkan terjadinya kekeringan di desanya adalah pemanfaatan lahan di Desa Kerekeh ini sebagai tempat menanam jagung. Sementara jika menanam kemiri lahan tetap produktif, dan harga kemiri jauh lebih mahal dibandingkan jagung.

Di desanya juga memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UMKM) berupa teh kelor. Pihaknya mengharapkan ada bantuan dari pemerintah dalam membantu pelaku UMKM, karena bisa memberikan dampak besar bagi masyarakat sekitar. Begitu juga pembangunan dam di desa ini diharapkan bisa dilanjutkan, karena manfaatnya sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Harapan senada disampaikan Manajer BUMDes Kerekeh Tuti Suharti, jika BUMDes Kerekeh memiliki banyak program unggulan, khususnya teh kelor dan olahannya. Dari sisi legalitas sudah tidak ada masalah, namun pihaknya dihadapkan dengan pemasaran. Sementara selama ini, pihaknya melayani pengiriman produk jika sudah ada pemesanan yang jelas.

Begitu juga Ahmadi, Kepala Dusun Ai Ngelar yang mengharapkan adanya perhatian pemerintah dari sisi pembangunan jalan pendukung. Menurutnya, kalau musim hujan, jalan menuju dusunnya sangat parah, sehingga tidak bisa dilalui. Begitu juga dengan kondisi sekarang ini dusunnya hanya bisa dijangkau dengan mobil khusus.

Beda halnya dengan Hamzah, tokoh masyarakat Desa Kerekeh yang meminta agar masalah tapal batas kecamatan harus diperjelas. Menurutnya, jika ini tidak diselesaikan akan berpotensi menimbulkan sengketa antara dua wilayah dan juga pada penduduk di wilayah tersebut.

Sementara mewakili Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB, Kepala Bagian Kerja Sama, Syarifudin, siap memfasilitasi apa yang menjadi permasalahan di Desa Kerekeh ini. Begitu juga masalah tapal batas akan diselesaikan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. 

Begitu juga Analis Kebijakan Ahli Madya /Koordinator Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda NTB Ir. Yusmi Zustia, jika pihaknya siap memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kependudukan atau masalah pemerintahan.

Kepala Biro Organisasi Setda NTB Nursalim, mengungkapkan, terhadap persoalan yang ada di lapangan, pihaknya akan meneruskan keluhan atau permasalahan yang ada di Desa Kerekeh pada instansi yang berwenang. Misalnya, dalam membantu memberikan pelatihan pada pelaku UMKM, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, begitu juga pemasaran hasil UMKM akan dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan.

‘’Sementara terkait masalah kerusakan hutan, kami akan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan usulan pembangunan Bendungan Kereke akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai,’’ ujarnya. (ham)