Monev Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah

Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Nofitri Agustin, S.T., M.Eng. bersama Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Provinsi NTB, Sry Wahyuningsih, S.STP., M.H. melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan upaya untuk meningkatkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lombok Tengah, Andi Taufikurnia, A.P., M.Si. bersama Tim menerima kunjungan Biro Organisasi dan BKD Provinsi NTB di ruang rapat Bagian Organisasi Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (2/7).

Turut Hadir dalam acara tersebut dari Biro Organisasi Ketua Tim Kerja Implementasi SAKIP pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Hj. Bq. Seniwasih, S.E., Ketua Tim Implementasi reformasi Birokrasi, Abdul Azis Andy Ns, S.H., M.H. dan Ketua Tim Budaya Kerja Core Values ASN BerAKHLAK, Juni Yastuti, S.P., M.P.

Dalam Diskusi diketahui Nilai SAKIP Kabupaten Lombok Tengah Meningkat dari 61,13 Tahun 2023 menjadi 62,90 pada Tahun 2024 dengan Kategori yang sama yaitu B, masih di bawah Nilai SAKIP Provinsi NTB dengan Kategori BB, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lombok Tengah Tahun 2023 70,28 meningkat menjadi 77,45 dengan Kategori BB sama dengan Kategori Indeks RB Provinsi NTB namun dengan poin nilai lebih tinggi 77,68 untuk Tahun 2024. Sedangkan untuk penilaian Budaya Kerja, Indeks BerAKHLAK meskipun kategori yang sama Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Tengah yaitu “cukup sehat” namun dengan poin nilai berbeda. Kabupaten Lombok Tengah (70,6%) lebih tinggi dari nilai Provinsi NTB (57,3%).

Monitoring dan Evaluasi ini, menjadi sorotan Biro Organisasi khususnya Kegiatan Implementasi Budaya Kerja Core Values ASN BerAKHLAK. Tim dari Biro Organisasi mendiskusikan beberapa evidence yang sudah diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah agar menjadi referensi dalam meningkatkan Indeks BerAKHLAK Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.