Plt. Kepala Biro Organisasi, Drs. Tri Budiprayitno, M.Si. membuka acara Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Selasa (22/7/2025).

Setelah acara pembukaan, rapat kemudian dipimpin oleh Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Nofitri Agustin, S.T., M.Eng. dengan membedah perubahan Nilai SAKIP tahun sebelumnya pada 10 kabupaten/kota di NTB.

Rata-rata Nilai SAKIP kabupaten/kota mengalami penurunan kecuali Kota Mataram. Kendala disetiap kabupaten/kota hampir sama yaitu terkait komitmen pimpinan dan penjenjangan kinerja.

Kesimpulan dan tindak lanjut dari kegiatan ini untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi SAKIP di 10 kabupaten/kota yaitu dengan:

1. mengusulkan kepada Gubernur untuk bersurat kepada Bupati dan Wali Kota Se-NTB terkait penguatan Implementasi SAKIP dalam rangka perwujudan Reformasi Birokrasi;

2. Penguatan koordinasi Bappeda dengan Inspektorat untuk mengawal Implementasi SAKIP dan koordinasi dengan BPS dalam hal pelaporan tahunan untuk LAKIP;

3. Seluruh kabupaten/kota mengisi dokumen capaian Triwulan I dan II pada Portal e-SAKIP Reviu; dan

4. Penjenjangan kinerja yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra perlu koordinasi lebih lanjut dengan Bappeda untuk diupayakan koordinasi lebih lanjut ke KemenPAN RB.

#ASNBerAKHLAK

#BanggaMelayaniBangsa

#NTBMakmurMendunia

#MiqIqbal #UmiDinda

#BiroOrganisasi

#SetdaProvinsiNTB

#PPID