Biro Organisasi Hadiri FGD Penyusunan Kebijakan Internal SPBE 

Mataram, 25 Juni 2025 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) terkait penyempurnaan kebijakan internal SPBE.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Diskominfotik NTB ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Diskominfotik NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng dan dihadiri langsung oleh Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, Khairul Fikri, S.STP.

Dalam sambutannya, Kabid PTIK menyampaikan bahwa FGD ini menjadi langkah penting untuk memperkuat dasar hukum dan tata kelola internal dalam implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Kegiatan FGD ini menghadirkan perwakilan dari berbagai perangkat daerah , antara lain:

1. Inspektorat Provinsi NTB

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi NTB

4. Biro Hukum Provinsi NTB

5. Biro Organisasi Provinsi NTB

6. Bidang Persandian, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB

7. Bidang Statistik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB

8. UPTD Pusat Layanan Digital, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB

Dalam diskusi yang berlangsung interaktif, peserta memberikan berbagai masukan terkait penguatan regulasi internal SPBE, perumusan standar layanan digital, pengelolaan keamanan informasi, serta optimalisasi peran masing-masing perangkat daerah dalam mendukung implementasi SPBE.

FGD ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hasil dari kegiatan ini akan dirangkum dalam dokumen final Kebijakan Internal SPBE Provinsi NTB, yang selanjutnya akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program transformasi digital di seluruh lingkup Pemerintah Provinsi NTB.